Persyaratan Pembuatan Akta Kelahiran

Berikut ini persyaratan yag harus di lengkapi dalam pembuatan Akta Kelahiran Online ( Usia Maks 2 Bulan )
Lebih dari 2 Bulan bisa langsung datang ke kantor DukCapil Kediri.

  1.  Surat Kelahiran Dari Desa ( FC + Asli )
  2.  Surat Nikah ( Asli dan FC yang sudah di legalisir di KUA )
  3.  KK ( Asli dan FC )
  4.  Surat kelahiran dari Bidan/Dokter ( FC + Asli )
  5.  Kartu Tanda Penduduk ( E-KTP Baik Asli +FC)
  •     KTP Orang Tua
  •     KTP Saksi 2 Orang 4

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Batas Wilayah Wilayah Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri

 Desa Batuaji merupakan  Sebuah desa yang terletak di kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Desa Batuaji Bagian Utara berbatasan Langsung dengan desa Duwet kecamatan Wates Kabupaten Kediri,Wilayah Selatan Berbatasan dengan Desa deyeng kecamatan Ringinrejo kabupaten Kediri dan Desa Gembongan kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar,Wilayah Timur Berbatasan dengan desa gembongan kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dan Desa Bedali Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri,sebelah barat berbatasan dengan Desa Dawung kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.
Terus membaca

Pembuatan Akta Kelahiran

Seperti yang kita ketahui,administrasi kependudukan sangat di penting untuk kelancaran dalam pemerintahan.untuk itu sangat diperlukan peran yang khusus dalam penanganan administrasi kependudukan.administrasi yang kita bahas hari ini adalah persyaratan dalam pengajuan membuat akta kelahiran. berikut persyaratan pembuatan Akta kelahiran 1.Surat keterangan Dari Desa 2.Surat keterangan kelahiran dari Bidan  / Dokter 3.FC Surat Nikah legalisir KUA 4.FC KTP orang tua (E-KTP) 5.FC KTP saksi 2 Orang 6.MAP 2 lembar 7.Kartu keluarga NOTE : Pengajuan Akta kelahiran usia  kurang dari 60 Hari bisa di proses di Desa ( GRATIS )
Terus membaca

pengertian

PENGERTIAN, FUNGSI, DAN ASAS PEMERINTAHAN DAERAH 1 Pengertian Pemerintahan Daerah Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi : “ Negara Kesatuan Repulik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propisi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang”. Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”. Definisi Pemerintahan Daerah di dalam  UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan ...
Terus membaca